Menteri PAN RB RI Tjahjo Kumolo didampingi Menkum HAM, Yasonna H Laoly menyaksikan langsung penandatanganan MOU yang di ikuti 39 Kabupaten/Kota lainnya se Indonesia, di Hall Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Selasa (2/3/2021).
Menteri Tjahjo Kumolo, dalam siaran pers-nya mengatakan bahwa hadirnya MPP diharapkan mampu membentuk ASN modern dan memiliki pola pikir untuk bekerja profesional. Antusias pemerintah daerah yang tinggi dalam membangun MPP menunjukkan niat serta usaha yang baik dari pemda untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
“MPP menghadirkan ASN modern, memiliki pola pikir yang berkinerja tinggi dan selalu memberikan pelayanan terbaik, yang berdampak pada tumbuhnya industri mikro dan kecil,” ujar Menteri PAN RB RI Tjahjo Kumolo .
Menurutnya, MPP merupakan pembaharuan langkah strategis dalam perbaikan pelayanan publik, yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi.
“Inovasi pemerintah hadir untuk mendobrak rutinitas, digitalisasi pelayanan agar lebih cepat, mudah dan terjangkau. Sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan seluruh bentuk pelayanan dan menjadi solusi terhadap anggapan bahwa pelayanan pemerintah memakan banyak waktu, berbelit-belit, dan tidak transparan,” imbuhnya.
Dengan penandatanganan MOU ini, maka setiap daerah akan dimonitoring langsung oleh Kementerian PAN-RB dalam pendirian dan pelaksanaan MPP kedepannya.
Adapun Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly menyampaikan arahannya agar pemerintah daerah dalam melaksanakan MPP nantinya tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati H. Arief Rohman, S.IP, M.Si dan Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati, ST, MM, menjalin kesepakatan bersama atau Memorandum Of Understanding (MOU) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia yang dihadiri Menteri Hukum dan HAM RI, tentang pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Alhamdulillah, Kabupaten Blora menandatangani MOU pembangunan MPP. Penandatanganan ini salah satu tahapan yang harus dilakukan sekaligus untuk membentuk kesungguhan dan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bentuk MPP,” ungkap Bupati Arief Rohman yang didampingi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blora, Drs. Purwanto, MM.
Bupati Blora menyampaikan bahwa dalam MPP nanti, semua pelayanan masyarakat dikumpulkan menjadi satu atap. Dari pelayanan administrasi, kelahiran hingga kematian, segala bentuk perizinan, investasi, hingga layanan hukum serta perbankan juga disinkronkan menjadi satu.
“MPP juga diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan. Sebab kunci dari efektifitas kehadiran MPP adalah melalui integrasi sistem pelayanan, yang memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi informasi,” imbuh Bupati.
Lanjut Bupati, di MPP ini, layanan akan terintegrasi baik di pemerintah pusat, daerah maupun swasta. Tentunya akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan menghemat waktu.
“MPP akan mendorong kemudahan berusaha, salah satu tujuan dari reformasi yang berkaitan dengan pelayanan perizinan diharapkan semakin mudah dalam proses penerbitan izin usaha. Jika membuka usaha dipermudah, maka pembukaan lowongan pekerjaan dapat mendorong untuk mengurangi pengangguran,” lanjut Bupati Blora.
Bupati Blora H. Arief Rohman, S. IP, M.Si menambahkan akan memanfaatkan Gedung Konco Tani, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan yang ada di Jl.Blora-Cepu km 5 Jepon untuk lokasi MPP.
“Gedung Konco Tani Dinas Pertanian sangat representatif, parkir luas di halaman. Akan kita atur bersama dengan DPMPTSP, Dinkominfo dan Dinas Pertanian untuk kesiapan lokasi dan jaringan IT nya,” ujar Bupati Blora H. Arief Rohman, S. IP, M.Si.
