Pati (Info Media) — BPJS Kesehatan Cabang Pati bersama pemerintah daerah di wilayah eks Karesidenan Pati memperkuat komitmen menjaga keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui kegiatan Rekonsiliasi Iuran Program JKN Triwulan I Tahun 2026, Kamis.
Kegiatan yang dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Rembang, dan Blora beserta instansi terkait itu menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan sinergi dalam memastikan keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati Nuzuludin Hasan mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran peserta JKN. Menurut dia, dukungan tersebut turut menjaga keberlangsungan program sehingga pada 2025 pemerintah daerah di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Pati tercatat tidak memiliki tunggakan iuran.
“Terima kasih atas dukungan dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keberlangsungan Program JKN. Hal ini menjadi bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap perlindungan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan pada Triwulan I Tahun 2026 masih terdapat pembayaran iuran yang belum terealisasi sepenuhnya. Karena itu, pihaknya berharap proses penyelesaian pembayaran dapat segera dilakukan agar pelayanan kesehatan peserta JKN tetap berjalan optimal tanpa kendala.
Selain itu, kata dia, total pembiayaan pelayanan kesehatan pada 2025 mencapai sekitar Rp1,6 triliun dan diperkirakan terus meningkat pada 2026 seiring bertambahnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.
“Program JKN diselenggarakan berdasarkan asas gotong royong. Meskipun pembiayaan pelayanan kesehatan lebih besar dibandingkan penerimaan iuran, program ini tetap berjalan karena adanya peserta yang rutin membayar iuran meskipun belum memanfaatkan layanan JKN,” katanya.
Menurut Nuzuludin, tingginya pembiayaan pelayanan kesehatan, khususnya untuk layanan rujukan dan pengobatan jangka panjang, menunjukkan besarnya manfaat Program JKN yang dirasakan masyarakat.
Ia menambahkan kontribusi iuran yang dibayarkan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan tanpa terbebani biaya pengobatan yang tinggi.
“Melalui iuran yang dibayarkan oleh pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat, peserta JKN dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa harus terbebani biaya pengobatan yang tinggi,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Fahrudin menegaskan pentingnya validitas data kepesertaan agar manfaat Program JKN dapat diterima secara tepat sasaran oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan.
“Data kepesertaan yang valid dan aktif sangat penting agar manfaat Program JKN dapat diterima oleh masyarakat yang memang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan,” katanya.
Ia juga menilai keberadaan BPJS Kesehatan sangat membantu masyarakat dan pemerintah daerah karena mekanisme gotong royong dalam Program JKN mampu meringankan beban pembiayaan kesehatan daerah melalui subsidi silang antarpeserta.
“BPJS Kesehatan sangat membantu masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan adanya subsidi dari peserta JKN lainnya, beban pembiayaan kesehatan daerah tidak membengkak,” katanya.
