Walikota Semarang dan BPN Serahkan Ratusan Sertifikat Tanah Program PTSL

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menyerahkan 579 sertifikat program PTSL yang akan diberikan kepada warga, Senin (15/1/2024).

SEMARANG, INFO MEDIA – Warga Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang banyak yang merasa bahagia, karena pengurusan sertifikat tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) akhirnya selesai setelah proses selama setahun lebih.

Indah Yani, warga Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat salah satunya. Dia tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya saat menerima sertifikat tanah dari Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu dalam program penyerahan sertifikat tanah program PTSL di wilayah Kecamatan Semarang Barat, Senin (15/1/2024).

Setelah penantian dua tahun, akhirnya Indah Yani bisa memiliki sertifikat tanah untuk rumah yang ia tinggali.

“Saya sudah mengajukan dua tahun lalu, baru kali ini selesai. Dua tahun saya menunggu dan hari ini yang saya tunggu-tunggu,” ujar Indah Yani.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menyerahkan 579 sertifikat program PTSL yang akan diberikan kepada warga, Senin (15/1/2024).
Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menyerahkan 579 sertifikat program PTSL yang akan diberikan kepada warga, Senin (15/1/2024).

“Alhamdulillah. Terima kasih ibu Wali Kota Semarang. Terima kasih bapak kepala BPN. Ini yang kami tunggu-tunggu,” jelasnya.

Tak hanya indah, Puryanti warga Gisikdrono yang sudah satu tahun mengajukan sertifikat program PTSL juga memperlihatkan wajah bahagianya.

“Alhamdulillah prosesnya mudah sekali. Langsung dibantu dari RT dan RW, tidak dipungut biaya. Terima kasih kepada Bu Wali Kota dan kepala BPN,” sebut Puryanti.

Seperti diketahui, Senin (15/1/2024), Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menyerahkan 579 sertifikat program PTSL yang akan diberikan kepada warga dari 14 kelurahan di Semarang Barat.

Program PTSL ini bertujuan untuk memberikan kepastian atas aset dan nilai objek tanah, sehingga diharapkan mampu menjadi akses peningkatan modal dan ekonomi warga pemilik aset.

Mbak Ita, sapaan akrab Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, penyerahan sertifikat dari program PTSL dilakukan secara bergantian. Pihaknya bersama Kantor Pertanahan Kota Semarang akan safari ke setiap kecamatan di Kota Semarang.

“Kemarin penyerahan sertifikat di Kecamatan Candisari. Hari ini safari di tiga kecamatan, Semarang Barat, menyerahkan 579 sertifikat, Ngaliyan 225an, Tugu 400 sertifikat. Harapannya, seluruhnya bisa kita serahkan pada Januari ini,” papar Mbak Ita.

Menurut Mbak Ita, dirinya akan terus melakukan safari untuk penyerahan sertifikat PTSL, antara lain ke Banyumanik, Gunungpati, Mijen, dan wilayah timur.

“(Kecamatan) yang berdekatan (dijadikan satu hari) agar jamnya bisa selesai seperti ini,” tambahnya.

Selain penyertifikatan PTSL, Mbak Ita juga fokus dalam program penyertifikatan aset milik Pemerintah Kota Semarang. Hingga saat ini, sudah seluruh aset pemkot tersertifikat. Tinggal pensertifikatan prasarana dan sarana umum (PSU) yang akan diselesaikan pada 2024 ini.

“PTSL ini yang anggaran 2023. Yang 2024 tidak ada anggaran, karena diselesaikan oleh BPN. Sisa anggaran kemarin juga dibalikin (ke Pemkot Semarang),” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Sigit Rachmawan Adhi mengatakan, total ada 8.249 sertifikat yang sudah diserahkan kepada masyarakat Kota Semarang.

“Tahun 2023, ada 8.000 sertifikat yang sudah selesai. Kota Semarang jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat tinggal kurang dari satu persen,” ujar Sigit.

Menurutnya, di Semarang tinggal sekitar 1500-an tanah yang akan BPN selesaikan pada tahun 2024 ini. PTSL merupakan program nasional yang berlangsung hingga 2025 mendatang.

Pada tahun sebelumnya, program PTSL menggunakan anggaran pemerintah daerah. Pada tahun 2024, sebanyak 1.500 bidang ini akan diselesaikan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang menggunakan anggaran dari kementerian atau pemerintah pusat.

“Program ini kegiatan nasional sampai 2025. Tahun ini, dianggarkan dari kementerian atau pemerintah pusat,” terangnya. (Gun).