Blora (INFO MEDIA) – Pemerintah pusat mengalokasikan dana sekitar Rp 9,9 miliar untuk mempercepat perbaikan jaringan irigasi di Kabupaten Blora.
Anggaran yang bersumber dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 ini menjadi angin segar bagi sektor pertanian di daerah yang kerap dilanda kekeringan.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Blora, Surat, mengungkapkan tahun ini pihaknya mengusulkan tujuh daerah irigasi untuk direhabilitasi. Seluruh usulan tersebut disetujui dengan total anggaran Rp 9,9 miliar dari APBN.
“Alhamdulillah, usulan tujuh daerah irigasi di Blora diterima semua. Anggaran ini nantinya digunakan untuk pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jaringan irigasi melalui program Inpres,” ujarnya, Minggu (28/9/2025).
Program nasional ini dijadwalkan berlangsung mulai September hingga Desember 2025, dengan pelaksanaan langsung oleh BUMN Karya. Tujuh daerah yang akan mendapatkan rehabilitasi jaringan irigasi meliputi: Desa Tempuran (Kecamatan Blora), Desa Geneng (Kecamatan Jepon), Embung Rhandukuning (Kecamatan Kunduran), Watumalang (Kecamatan Jepon), Desa Kemiri (Kecamatan Tunjungan), Desa Karanganyar (Kecamatan Bogorejo) dan Daerah Irigasi Kepatihan (Kecamatan Todanan).
Menurut Surat, program ini ditargetkan mampu meningkatkan serta merehabilitasi saluran irigasi sepanjang 5,5 kilometer, dengan cakupan area persawahan sekitar 580 hektare.
“Optimalisasi jaringan irigasi ini sangat penting bagi Blora yang selama ini rawan kekeringan. Setidaknya, air yang terbatas bisa dimanfaatkan secara lebih efisien dan mengurangi kehilangan air dalam perjalanan dari bendung atau embung menuju sawah,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberadaan program ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan layanan irigasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah.
“Harapan kami, manfaatnya benar-benar dirasakan para petani sehingga produktivitas pertanian meningkat,” pungkasnya.
