BLORA, INFOMEDIA.ID
Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, Brigjen Pol. Drs. Purwo Cahyoko, M.Si, berkunjung ke Kabupaten Blora, Selasa (12/10/2021). Kedatangannya disambut Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP, M.Si dan melakukan berkoordinasi bersama di ruang rapat Bupati.
Kunjungan Kepala BNNP Jateng tersebut dalam rangka koordinasi terkait Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika atau P4GN sekaligus membahas mengenai pendirian BNN Kabupaten di Blora.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP, M.Si menyampaikan kesiapannya dalam mendukung program dan kebijakan dari BNNP. Termasuk, Pemkab Blora siap mendukung rencana dibentuknya BNNK di tingkat kabupaten.
“Pada prinsipnya kita Pemkab Blora siap untuk menindaklanjuti arahan dari Kepala BNNP Jawa Tengah, kami akan mendukung apa yang menjadi program BNN Pusat dan BNN Provinsi,” ucap Bupati.
“Kami dari Pemkab Blora tentunya akan siap mendukung untuk terwujudnya BNN kabupaten ini. Kami akan terus berkoordinasi dengan BNNP agar perencanaan ini bisa semakin matang,” sambungnya.
Mengingat Kabupaten Blora letaknya strategis berada di Jawa Tengah sisi timur serta berbatasan dengan provinsi lainnya. Juga kedepannya akan cukup ramai dengan adanya penerbangan bandara serta obyek-obyek vital yang ada.
“Sehingga potensi-potensi yang ada terkait narkoba ini perlu untuk diantisipasi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BNNP Jateng Brigjen Pol. Drs. Purwo Cahyoko, M.Si, menjelaskan, di Jawa Tengah sendiri jumlah BNN di tingkat kabupaten/kota masih terbatas sehingga banyak kendala yang harus dihadapi kaitannya dengan pelaksanaan P4GN.
“BNNP Jawa Tengah baru memiliki BNN Kabupaten/Kota baru memiliki sebanyak 9 BNNK, dari 35 kab/kota. Sehingga banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan P4GN, hasil evaluasi satu semester kemarin terutama berkaitan dengan P4GN,” ucapnya.
Maka, BNNP membagi wilayah dengan pola zonasi. Akan tetapi untuk wilayah Jawa Tengah pesisir utara belum terdapat satupun BNNK.
“Sehingga kami mencoba membagi wilayah dengan pola zonasi,BNNK yang ada di kab/kota menjadi penanggungjawab kab/kota yang ada disekitarnya,” terang Brigjen Pol Purwo.
“Yang menjadi masalah, wilayah di daerah Jawa Tengah khususnya pantai utara sampai timur belum ada BNNK satupun. Sehingga kami mencoba yang tidak ada langsung diampu, menjadi tanggungjawab BNNP,” terangnya.
Kepala BNNP Jateng mengatakan, untuk memaksimalkan pelaksanaan P4GN saat ini di wilayah Kabupaten Blora akan ditunjuk koordinator dan penghubung.
“Untuk wilayah Blora dan Rembang kami tunjuk satu orang koordinator yaitu Kombes Arif yang bertanggung jawab nantinya dalam pelaksanaan P4GN di Blora dan Rembang, kemudian sebagai penghubung khusus di Blora kami tunjuk Pak Gunarto kami tunjuk di Blora,” jelasnya.
Kemudian, pihaknya juga menjelaskan mengenai kemungkinan dibukanya BNNK di Kabupaten Blora, pihaknya menjelaskan ada beberapa hal yang perlu dilakukan dan disiapkan.
“Untuk pembentukan BNNK nanti akan kita pandu melalui LO dan koordinator untuk menyiapkan terkait adminstrasi, mulai naskah akademik, persetujuan Pak Bupati dan sebagainya dan kita usulkan ke pusat. Semoga disetujui mengingat potensi Blora kedepan sangat besar,” terangnya.
Ditambahkannya, mengingat saat ini moratorium masih berlaku. Sehingga kedepan diharapkan ketika moratorium sudah dibuka kembali, BNN kabupaten/kota bisa segera dibentuk.
“Tapi yang penting sekarang kita usulkan dulu, kita siapkan naskah akademik, sebagai perwakilan di wilayah timur sini, karena yang pertama, dekat dengan perbatasan dan yang kedua di wilayah timur ini belum ada. Kita siapkan, kemudian kita kirimkan ke pusat,” tambah Kepala BNNP Jateng.
Selain itu, dalam kedatangannya di Blora salah satunya untuk bersinergi dengan Pemkab Blora dalam pelaksanaan P4GN.
Agenda dilanjutkan dengan pemaparan mengenai kegiatan yang telah dilakukan dari OPD Pemkab Blora dalam rangka mendukung P4GN. Dalam koordinasi dan sosialisasi tersebut secara lengkap dihadiri Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, ST, MM, Dandim 0721 Blora, Wakapolres Blora, beserta Kepala OPD terkait. (G&F).