BKK Blora Catat Laba Rp21,8 Miliar pada 2025, Aset Produktif Tembus Rp540,5 Miliar

Blora (Info Media) — PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) Blora (Perseroda) mencatat kinerja positif sepanjang tahun 2025.

Berdasarkan laporan publikasi triwulanan posisi hingga 31 Desember 2025, bank milik pemerintah daerah tersebut membukukan laba tahun berjalan (bruto) sebesar Rp21,8 miliar.

Direktur Utama PT BPR BKK Blora (Perseroda) Puguh Haryono mengatakan capaian tersebut menunjukkan kinerja perusahaan yang tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian.

“Dari sisi permodalan, total ekuitas BPR BKK Blora tercatat sebesar Rp70,91 miliar hingga 31 Desember 2025. Nilai tersebut meningkat dibandingkan posisi Desember 2024 yang mencapai Rp65,18 miliar,” ujarnya di Blora, Senin.

Ia menjelaskan total liabilitas atau kewajiban bank tercatat sebesar Rp453,46 miliar. Komponen terbesar berasal dari dana masyarakat, yakni tabungan sebesar Rp317,70 miliar dan deposito sebesar Rp119,30 miliar.

Dari sisi penyaluran dana, kata dia, total aset produktif BPR BKK Blora mencapai Rp540,58 miliar. Rinciannya meliputi penempatan dana pada bank lain sebesar Rp103,49 miliar serta kredit yang diberikan kepada pihak nonbank sebesar Rp433,91 miliar.

Puguh menambahkan dalam laporan tersebut juga disampaikan sejumlah rasio keuangan yang menggambarkan tingkat kesehatan bank. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (KPMM) tercatat sebesar 22,25 persen, sementara Return on Assets (ROA) mencapai 4,54 persen.

“Adapun rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) tercatat sebesar 10,08 persen secara gross dan 4,35 persen secara net. Dari sisi efisiensi, rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berada di angka 73,39 persen,” katanya.

Selain itu, Net Interest Margin (NIM) tercatat sebesar 12,73 persen, sedangkan Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai 100,02 persen.

PT BPR BKK Blora (Perseroda) merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) dengan komposisi kepemilikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 51 persen dan Pemerintah Kabupaten Blora sebesar 49 persen.

“Laporan keuangan tersebut telah dipublikasikan melalui aplikasi pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bentuk transparansi kinerja keuangan BPR kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan,” ujar Puguh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!