Gubernur Ganjar Pimpin Rakor, Evaluasi APBD Dan APBN Prov Jateng Tahun 2021

Gubernur Ganjar Pranowo saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pelaksanaan APBD dan APBN Provinsi Jawa Tengah tahun 2021, secara virtual yang di ikuti oleh kepala daerah se Jawa Tengah, pada Senin (25/10).

BLORA, INFOMEDIA.ID

Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati,ST, MM, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pelaksanaan APBD dan APBN Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 secara luring di Ruang Rapat Gedung A Lantai 2, Senin (25/10).

Pada agenda tersebut Wabup hadir secara luring bersama dengan beberapa Kepala Daerah lainnya yakni Bupati Pekalongan, Wakil Bupati Cilacap, dan Plt Bupati Banjarnegara.

Sementara itu kepala daerah se Jawa Tengah turut mengikuti rakor secara virtual. Agenda diawali dengan pemaparan oleh Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno, SE, MM. Kemudian pemaparan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah, Midden Sihombing dan arahan dari Gubernur Jawa Tengah.

Para kepala daerah juga secara aktif berdiskusi dalam rapat tersebut. Sekda mengawali paparan dengan menyampaikan terkait progress pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah,

“Progress sampai dengan 21 Oktober untuk pendapatan daerah mencapai 70,59%, PAD tercapai 70,22 persen, dan dana transfer 71,16%, dan lain-lain yang sah 55,37% sedangkan untuk serapan belanja 58,48% dari belanja operasi 65,77%, belanja modal 30,98% belanja tidak terduga 73,12%, belanja transfer 49,87%, “ terangnya.

Sekda menyampaikan, terkait capaian pendapatan, bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi adalah pandemi dan dampak dari PPKM.

“Untuk kaitannya dengan capaian pendapatan progress 70%, permasalahan adalah kaitannya dengan ekonomi yaitu pandemi Covid-19,” terangnya.

Dikatakannya, pendapatan-pendapatan dari retribusi pemakaian layanan daerah juga terdampak dari adanya PPKM. Upaya-upaya untuk mendorong tercapainya target pendapatan akan terus dilakukan pemerintah.

“Mudah-mudahan bisa mempercepat pencapaian target pendapatan yang dianggarkan,” jelasnya.

Sekda kemudian menjelaskan data-data terkait APBD Provinsi Jawa Tengah secara rinci kepada kepala daerah dan SKPD terkait yang mengikuti rapat tersebut. Di akhir paparannya, Sekda menyampaikan beberapa catatan agar adanya percepatan dalam pelaksanaan anggaran. Setelah itu Kakanwil DJPb Jawa Tengah memaparkan data dan laporan terkait pelaksanaan APBN.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pelaksanaan APBD dan APBN Provinsi Jawa Tengah tahun 2021, secara virtual yang di ikuti oleh kepala daerah se Jawa Tengah, pada Senin (25/10).
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pelaksanaan APBD dan APBN Provinsi Jawa Tengah tahun 2021, secara virtual yang di ikuti oleh kepala daerah se Jawa Tengah, pada Senin (25/10).

Gubernur menyampaikan bahwa kegiatan rakor tersebut dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD dan APBN Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Pihaknya menyampaikan salah satunya kepada daerah, untuk memperhatikan beberapa catatan yang telah di evaluasi tadi.

“Kabupaten dan kota minta tolong tadi Kakanwil sudah menyampaikan, ada serapannya, waktunya pendek, jangan lupa disiplin upload. Tadi yang kolomnya merah, tolong dibantu untuk dilakukan percepatan kalau ada kesulitan tolong dikomunikasikan dengan kami,” paparnya.

“Kita minta bantuan dalam waktu 2 bulan terakhir untuk kita kebut,” tegasnya.

Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pelaksanaan APBD dan APBN Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 secara luring di Ruang Rapat Gedung A Lantai 2, Senin (25/10).
Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pelaksanaan APBD dan APBN Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 secara luring di Ruang Rapat Gedung A Lantai 2, Senin (25/10).

Sementara itu Wabup Blora menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti arahan dan catatan dari hasil evaluasi tersebut.

“Terkait ini kita sudah on the track, beberapa catatan tadi akan segera kita tindaklanjuti bersama Bupati sesuai dengan arahan Gubernur,” terangnya.

Selain itu, pada kesempatan tersebut Pemprov juga meminta dukungan dari Pemkab Blora terkait penagihan pajak, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Sehingga potensi pendapatan dapat dioptimalkan. (Gun).