Dinilai Lewati Batas, Gugatan Sengketa Tanah Desa Nglarohgunung di Pengadilan Negeri Blora Expired

Pengadilan Negeri Blora saat melakukan Pemeriksaan Sementara (PS) tanah sengketa di Desa Nglarohgunung, beberapa waktu lalu.

BLORA, INFO MEDIA – Kasus sengketa tanah di Desa Nglarohgunung, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora tengah berproses di Pengadilan Negeri, pada Kamis (25/1/2024) di Blora.

Sejumlah saksipun turut dihadirkan baik Pemerintah Desa Nglarohgunung yang saat ini dijabat oleh Kades Nur Eka Kasmiran (tergugat) maupun dari pihak (penggugat) Surojo dengan saksinya Agus Joko Susilo, mantan kades setempat periode 2007-2013 silam.

Kuasa hukum Pemdes Nglarohgunung, Sucipto, SH, mengatakan sebagaimana tertuang dalam pasal 1967 KUHPerdata, bahwa semua kekuatan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus karena kedaluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun.

“Kita semua tahu, gugatan itu lebih dari 30 tahun,” kata Sucipto, Jumat (26/1/2024) tertulis.

Sesuai perundang-undangan itu, ia menambahkan, seharusnya Pengadilan Negeri Blora tidak menerima gugatan dari penggugat karena sudah melebihi lewatnya batas waktu dan bahkan telah berjalan selama 31 tahun lebih, turun temurun.

“Pengadilan Negeri Blora seharusnya menolak gugatan tersebut. Batas waktu yang sudah berjalan 31 tahun lebih. Jelas hal ini sangat kedaluwarsa/expired,” terangnya.

Sucipto juga menyebut bahwa barang bukti/alat bukti kepemilikan dari Pemerintah Desa Nglarohgunung atas tanah tersebut sangat akurat sekali.

Di persidangan nanti, kata dia, kami akan menghadirkan saksi yang benar-benar tahu dan mengerti persoalan saat ini.

“Jelas expired, karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” papar dia.

Sementara kuasa hukum penggugat, Farid Rudiantoro mengatakan bahwa pihaknya optimis akan memenangkan kasus sengketa tanah balai desa tersebut adalah milik klien nya.

“Kami optimis sesuai barang bukti dan saksi, tanah tersebut adalah milik salah seorang warga di Desa Nglarohgunung,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kabupaten Blora, Fauzan beserta jajaran melakukan PS di Balai Desa Nglarohgunung dengan tujuan mengetahui batas – batas obyek mana yang menjadi permasalahan.

Tanah sengketa dengan luas 40 meter x 18 meter tersebut saat ini menjadi pusat pengendalian masyarakat di Desa Nglarohgunung.

“Ada laporan tanah sengketa, yang saat ini menjadi pusat pengendalian masyarakat,” kata Fauzan, Jumat (19/1/2024), di Balai Desa Nglarohgunung.

Pemeriksaan ini, kata dia, agar kedua belah pihak mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan.

“Penggugat dan tergugat hadir agar mengetahui proses dari awal hingga akhir PS. Tokoh masyarakat dan semua elemen turut diundang,” tuturnya.

Pengukuran juga dilakukan baik tanah di kantor, ruang PKK, balai desa serta dokumentasi dalam Pemeriksaan Sementara.

“Proses hukum berlanjut, agenda kedepan memeriksa sejumlah saksi baik penggugat dan tergugat,” imbuhnya. (Gun).