Jakarta (INFO MEDIA) – Ketua Umum Asosiasi Dewan Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Siswanto, menegaskan perlunya evaluasi terhadap rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Politisi Partai Golkar asal Blora itu menyampaikan hal tersebut dalam Bimbingan Teknis Fraksi Golkar yang diikuti 1.400 anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota.
Siswanto mengingatkan, mayoritas daerah masih memiliki kondisi fiskal lemah. Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan hanya 4 kabupaten masuk kategori keuangan kuat, 4 kabupaten sedang, dan sisanya masih lemah.
“Jika pemangkasan 29 persen benar dilakukan, maka akan sangat memukul kemampuan daerah dalam membangun dan melayani masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menilai kehadiran Ketua Komisi XI DPR RI dalam forum-forum strategis sangat penting, mengingat isu fiskal membutuhkan keputusan politik, bukan sekadar analisis.
Selain persoalan TKD, forum Bimtek juga merekomendasikan pemerintah pusat membantu pembangunan kembali gedung DPRD yang mengalami kerusakan, serta mendorong 17.510 anggota DPRD kabupaten di seluruh Indonesia meningkatkan komunikasi sosial dengan masyarakat.
“ADKASI bersama seluruh anggotanya akan terus mengawal kepentingan daerah agar tidak terganggu oleh kebijakan fiskal pusat yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” pungkas Siswanto.
