Blora (INFO MEDIA) – Dinas Pendidikan Kabupaten Blora menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, Kamis (19/2/2026), di Aula Yudistira.
Forum tersebut menjadi ruang sinkronisasi program sekaligus penajaman arah kebijakan pendidikan di Kabupaten Blora.
Tiga isu strategis mengemuka dalam forum tersebut, yakni penguatan literasi dan numerasi, penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), serta pencegahan bullying dan diskriminasi. Ketiganya diposisikan sebagai fondasi utama peningkatan mutu pendidikan daerah.
Sekretaris Dinas Pendidikan, Nuril Huda, menegaskan pentingnya Gerakan Literasi Sekolah yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan.
“Setiap satuan pendidikan perlu membiasakan membaca 10–15 menit setiap hari sebagai bagian dari budaya belajar,” ujarnya.
Ia menambahkan, bahan bacaan yang tersedia di sekolah perlu diperluas. Literasi tidak hanya terbatas pada buku pelajaran, tetapi juga mencakup literatur populer, pengetahuan umum, hingga buku keterampilan guna memperkaya wawasan siswa.
Dalam aspek numerasi, pembelajaran diarahkan lebih kontekstual dan aplikatif. Menurutnya, matematika perlu dihadirkan melalui praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung luas lahan atau menyusun anggaran kegiatan.
Pendekatan tersebut diperkuat melalui peningkatan kapasitas guru dengan penerapan metode pembelajaran aktif serta pemanfaatan media inovatif.
“Guru harus mampu menciptakan pengalaman belajar yang relevan dan bermakna bagi siswa,” tegasnya.
Penanganan ATS juga menjadi perhatian serius karena dipahami sebagai persoalan multidimensi yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Sebagian ATS berasal dari kategori belum pernah sekolah maupun anak berkebutuhan khusus, sehingga diperlukan intervensi yang terarah dan berkelanjutan.
Sinergi dilakukan bersama berbagai perangkat daerah, termasuk DPRD Kabupaten Blora dan dinas teknis terkait. Selain itu, Dinas Pendidikan juga merencanakan pembentukan Unit Layanan Disabilitas guna memperkuat implementasi pendidikan inklusif di daerah.
Upaya pencegahan bullying diperkuat melalui pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah (TPPKS) di setiap satuan pendidikan.
Tim tersebut diharapkan menjadi mekanisme deteksi dini sekaligus penanganan kasus secara cepat dan tepat.
Forum ini turut dihadiri pimpinan perangkat daerah, organisasi profesi, serta para pemangku kepentingan pendidikan. Hadir pula Ketua Satupena Kabupaten Blora serta pimpinan Suara Merdeka sebagai mitra literasi publik.
Ketua Satupena Kabupaten Blora, Gunawan Trihantoro, mengapresiasi forum tersebut sebagai langkah strategis dalam penguatan literasi daerah.
“Forum ini penting untuk membangun budaya literasi yang sistematis dan berkelanjutan di sekolah,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan program Klinik Menulis bagi guru dan siswa, yang meliputi pelatihan dasar menulis populer, proses editing dan coaching, hingga publikasi karya.
Menurutnya, skema tersebut berpotensi melahirkan penulis muda yang produktif dan percaya diri.
“Sekolah perlu menjadi ruang lahirnya generasi yang tidak hanya gemar membaca, tetapi juga terampil menulis,” pungkasnya.
Melalui forum ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Blora menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Hasil pembahasan forum menjadi rujukan penting dalam penyusunan RKPD 2027.
