BLORA, INFOMEDIA.ID.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blora, Lulus Mariyonan menyampaikan pihaknya telah mempersiapkan strategi agar pengawasan dapat berjalan optimal dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.
Menurut Lulus, hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan adanya pelanggaran administrasi dan potensi sengketa dalam proses pemilu tahapan pencalonan anggota DPRD kabupaten yang sedang berjalan.
“Beberapa kali berkoordinasi dengan KPU Blora, untuk memastikan tahapan krusial agar dapat berjalan sesuai peraturan. Sehingga tidak ada yang dirugikan, adil bagi semuanya,” ungkap Lulus, Sabtu (6/5/2023).
Pihaknya juga telah membuka posko aduan resmi.
“Posko aduan kami buka, masukan masyarakat dapat disampaikan ke Bawaslu Blora secara langsung atau ke jajaran di tingkat kecamatan/desa. Kanal ini untuk tanggapan terhadap Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang berlatar belakang profesi tertentu diharuskan mundur ketika mendaftar,” terang Lulus.
Profesi yang dimaksud, kata Ketua Bawaslu Blora, adalah sesuai yang diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.
“Profesi seperti prajurit TNI, anggota Polri, ASN, kades/perades kan harus netral (tidak berpolitik). Sehingga ketika menjadi bakal calon, kami berharap yang bersangkutan segera mengurus surat pengunduran diri,” tambah Lulus.
Tahapan bacaleg kabupaten pengajuannya sesuai jadwal, dimulai tanggal 1 hingga 14 Mei 2023, serta penyerahan dokumen persyaratannya di KPU Blora. (Gun).
