Blora, Infomedia.id – Upaya menghadirkan perlindungan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Blora bersama BPJS Kesehatan. Melalui kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama dan Forum Kemitraan Pengelola Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Kabupaten Blora Tahun 2026, berbagai unsur pemerintah, legislatif, BPJS Kesehatan, serta fasilitas kesehatan duduk bersama untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen dalam mendukung keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Selasa (09/06).
Forum yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Blora Komang Gede Irawadi, Anggota DPRD Komisi D Kabupaten Blora Achlif Nugroho Widi Utomo, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pati Nuzuludin Hasan, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penyusunan strategi percepatan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Berbagai masukan dan usulan disampaikan agar manfaat Program JKN dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat Blora.
“Kegiatan ini jangan hanya menjadi pertemuan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Harus ada hasil nyata dan komitmen bersama untuk menjalankan apa yang telah disepakati demi memastikan seluruh masyarakat Blora benar-benar mendapatkan jaminan kesehatan,” tegas Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi.
Komang menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora terus berupaya menghadirkan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu langkah yang didorong adalah memastikan masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta JKN yang dibiayai pemerintah daerah dapat memperoleh pelayanan kesehatan hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga tidak lagi terkendala persoalan administrasi ketika membutuhkan layanan kesehatan.
“Harapan kami, masyarakat Blora cukup membawa KTP ketika berobat setelah terdaftar sebagai peserta JKN yang dibiayai pemerintah daerah. Pelayanan kesehatan harus semakin mudah, cepat, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” tambah Komang.
Selain dukungan dari pemerintah daerah, sinergi lintas sektor juga dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat perluasan kepesertaan JKN. Anggota DPRD Komisi D Kabupaten Blora Achlif Nugroho Widi Utomo menilai bahwa keberhasilan Program JKN membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kami di DPRD akan terus mendorong agar masyarakat Blora dapat memperoleh jaminan kesehatan secara merata. Program JKN tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga dapat didukung oleh berbagai sektor, termasuk perusahaan maupun perorangan yang ingin berkontribusi bagi masyarakat,” ujar Achlif.
Menurut Achlif, optimalisasi program CSR untuk membantu pembiayaan kepesertaan masyarakat kurang mampu dapat menjadi salah satu solusi percepatan pencapaian target UHC Prioritas. Dengan semakin banyak pihak yang terlibat, cakupan kepesertaan aktif JKN di Kabupaten Blora diyakini akan meningkat sehingga manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Kami juga mengusulkan agar program CSR ini terus dijalankan dan diperkuat. Dengan gotong royong dari berbagai pihak, target UHC Prioritas dan peningkatan keaktifan peserta JKN di Kabupaten Blora optimistis dapat tercapai pada tahun ini,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pati Nuzuludin Hasan memaparkan capaian kepesertaan Program JKN di Kabupaten Blora. Hingga saat ini, sebanyak 902.324 jiwa atau 96,93 persen penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN. Meski demikian, masih terdapat 28.553 jiwa atau sekitar 3,07 persen penduduk yang belum terdaftar sehingga diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk menuntaskan target tersebut.
“Saat ini jumlah penduduk Kabupaten Blora yang telah terdaftar dalam Program JKN mencapai 902.324 jiwa atau 96,93 persen. Masih ada sekitar 28.553 jiwa yang belum terdaftar, sehingga dukungan dan kolaborasi dari seluruh pihak sangat diperlukan untuk mencapai perlindungan kesehatan yang menyeluruh,” jelas Nuzuludin.
Nuzuludin juga memaparkan bahwa pemanfaatan Program JKN di Kabupaten Blora terus menunjukkan tren yang tinggi. Hingga April 2026 tercatat sebanyak 797.942 kasus pelayanan telah dimanfaatkan oleh 314.429 peserta dengan total biaya pelayanan mencapai lebih dari Rp137,9 miliar. Layanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) menjadi jenis pelayanan dengan jumlah kasus terbanyak, sedangkan biaya terbesar berasal dari layanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL).
“Jika melihat perbandingan antara iuran yang diterima dan biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan, kebutuhan pembiayaan pelayanan masyarakat Kabupaten Blora masih lebih besar. Hal ini membuktikan bahwa Program JKN benar-benar menjadi penopang akses kesehatan masyarakat dan berjalan dengan semangat gotong royong, di mana peserta yang sehat membantu yang sakit agar seluruh masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan,” kata Nuzuludin.
Melalui forum komunikasi tersebut, seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Blora sepakat untuk terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan cakupan dan keaktifan kepesertaan JKN. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat, diharapkan target UHC Prioritas dapat segera terwujud sehingga seluruh warga Kabupaten Blora memperoleh perlindungan kesehatan yang mudah, merata, dan berkelanjutan.
Kolaborasi Jadi Kunci, Blora Optimistis Raih UHC Prioritas Tahun 2026
