Blora (INFO MEDIA) – Realisasi Bantuan Keuangan (Banprov) Provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan sarana dan prasarana perdesaan di Kabupaten Blora tahun anggaran 2025 hampir tuntas.
“Hingga pertengahan September, serapan anggaran telah mencapai Rp59 miliar atau sekitar 97 persen dari total pagu Rp61,34 miliar,” terang Kepala Dinas PMD Blora, Yayuk Windrati.
Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk 352 kegiatan, namun masih ada tujuh kegiatan yang bergeser ke perubahan karena penyesuaian nama dan lokasi.
“Program Banprov tahun ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar desa, seperti talud, jalan paving, rabat beton, jaringan irigasi, jembatan, hingga rehabilitasi kantor desa,” ungkapnya.
“Tujuannya meningkatkan akses masyarakat, produktivitas pertanian, dan kualitas pelayanan publik,” sambung dia.
Terkait pengawasan, kualitas pembangunan akan dinilai Inspektorat (APIP). Sesuai Pergub Jateng Nomor 34 Tahun 2023, kegiatan harus dimulai maksimal 15 hari setelah dana masuk rekening kas desa, dan diselesaikan beserta LPJ dalam 3 bulan.
Yayuk menegaskan, usulan kegiatan berasal dari musyawarah desa (musdes) sehingga sesuai kebutuhan masyarakat.
Untuk tahun anggaran 2026, pengusulan Banprov tetap mengacu pada aturan Pergub yang sama.
