SEMARANG, INFOMEDIA.ID.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah, memberikan penghargaan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedelapan kalinya, ditandai dengan penyerahan dokumen hasil pemeriksaan dan penandatanganan berita acara, kepada Pemerintah Kabupaten Blora, atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021.
“Selamat untuk Kabupaten Blora. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, kita sampaikan hasil pemeriksaan LKPD nya dengan predikat Opini WTP. Semoga ke depan bisa dipertahankan dan lebih baik lagi kualitas penyelenggaraan laporan keuangan daerahnya,” ungkap Ketua BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ayub Amali, di Gedung BPK RI, Kota Semarang, secara luring, pada Rabu (27/4/2022).
Menurutnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, laporan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada instansi yang ia pimpin, Pemkab Blora dinilai tepat waktu. Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati, pada 2 Maret 2022 lalu menyerahkan LKPD Kabupaten Blora Unaudited Tahun Anggaran 2021 kepada BPK RI Perwakilan Jawa Tengah.
“Tim BPK, sebelumnya telah melakukan serangkaian tahapan pemeriksaan dan hasil ini kita sampaikan. Semuanya mampu dilaksanakan dan tidak ada penyimpangan. Meski menguras tenaga dan kondisi keuangan daerah ditengah pandemi tahun lalu. Selamat Blora meraih Opini WTP LKPD 2021,” terang Ketua BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ayub Amali.
Namun demikian, lanjutnya, ada beberapa catatan yang ditemukan dan bersifat administratif guna peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada kesejahteraan masyarakat. Sehingga diharapkan kegiatan di 2022 ini, pemerintah daerah bisa lebih baik lagi. Mengingat tahun ini merupakan tahun kebangkitan ekonomi pasca pandemi yang mulai melandai.
Sementara itu, Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., menyampaikan rasa syukurnya, sekaligus bangga dengan raihan Opini WTP kembali kedelapan kalinya. Bupati berharap, capaian ini bisa terus ditingkatkan dan dipertahankan agar kualitas penyelenggaraan keuangan di Kabupaten Blora bisa lebih baik lagi.
“Alhamdulillah Kabupaten Blora kembali meraih dan mempertahankan predikat Opini WTP. Kali ini yang kedelapan kalinya. Kado manis jelang Lebaran. Terimakasih kepada seluruh ASN perangkat daerah yang telah bekerja keras dan terus bersinergi dengan DPRD. Semoga kerja sama ini kedepan bisa lebih baik lagi. Bukan tentang WTP lagi, tapi tentang peningkatan kualitas LKPD nya,” ucap Bupati Arief.
Menurut Bupati, dari hasil pemeriksaan LKPD ini, Pemerintah Kabupaten Blora memperoleh gambaran yang lebih obyektif mengenai bagaimana kondisi yang ada tidak hanya dari sisi pengelolaan keuangan saja, tetapi juga dari sisi pelayanan kepada masyarakat.
“Untuk meningkatkan efektifitas, maka sesuai dengan saran dari tim BPK telah disusun sebuah rencana aksi atau tindak lanjut yang mengarah pada penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Rencana aksi tersebut diantaranya pembenahan sistem dan prosedur serta kebijakan yang menjamin adanya pengendalian internal yang memadai dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tambah Bupati.
Sedang dari sisi pertanggungjawaban, menurut Bupati action plan akan lebih difokuskan pada penertiban pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap.
“Semua upaya perbaikan tersebut tidak hanya dikarenakan adanya tuntutan dari tim BPK semata, namun juga dikarenakan tuntutan masyarakat luas atas kualitas pengelolaan keuangan daerah yang harus semakin transparan,” lanjut Bupati.
Perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian menurut Bupati sebagai salah satu bukti keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang dapat dibanggakan.
“Dengan WTP lagi, maka Pemerintah Kabupaten Blora telah memperoleh Opini WTP 8 kali berturut- turut, tapi tidak berarti pengelolaan keuangan sudah maksimal, masih banyak yang harus diperbaiki dan ditingkatkan, karena pengelolaan keuangan yang baik seharusnya tercermin dari perencanaan yang baik, belanja yang berkualitas dan output yang bermanfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, ” lanjut Bupati. (*Gun).
