Blora (INFO MEDIA) – Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026 dipastikan naik menjadi Rp 2,214 triliun, meningkat dari proyeksi sebelumnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang sebesar Rp 2,163 triliun.
Kenaikan itu disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Blora, Adiria, saat rapat paripurna agenda ke-3 persetujuan bersama Bupati dan DPRD Blora dalam anggaran APBD 2026, sekaligus penyampaian laporan Banggar DPRD, Minggu (30/11/2025) malam.
Dalam laporannya, Adiria memaparkan tiga struktur pokok Rancangan APBD Kabupaten Blora 2026, yaitu:
* Pendapatan Daerah
Total pendapatan ditetapkan sebesar Rp 2.225.337.850.000 atau sekitar Rp 2,2 triliun.
* Belanja Daerah
Total belanja direncanakan sebesar Rp 2.214.870.850.000.
* Pembiayaan Daerah (Belanja Bunga Pinjaman)
Dengan struktur tersebut, APBD 2026 mengalami surplus Rp 11.250.000.000.
“Surplus ini akan digunakan untuk pembiayaan,” jelas Adiria.
Ia menambahkan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan nihil.
Dari hasil evaluasi Banggar, terjadi sejumlah kenaikan dibandingkan proyeksi awal RKPD 2026:
* Pendapatan Daerah naik sekitar Rp 37 miliar, dari sebelumnya Rp 2.187.952.957.000.
* Belanja Daerah naik sekitar Rp 50 miliar, dari proyeksi sebelumnya Rp 2.163.952.957.000.
* Surplus untuk pembiayaan naik sekitar Rp 8,1 juta, dari angka di RKPD sebesar Rp 11.241.840.000.
Kenaikan belanja daerah ini terjadi meskipun Transfer ke Daerah (TKD) 2026 dari pemerintah pusat mengalami pemotongan sebesar Rp 376 miliar.
Ketua Banggar DPRD Blora, Mustopa, menyatakan bahwa tambahan belanja terutama berasal dari sektor pembangunan infrastruktur jalan.
“Insyaallah pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Blora akan tetap dianggarkan dan dilaksanakan tahun 2026. Karena itu menjadi skala prioritas dan ini bisa dianggarkan,” ujar Mustopa.
Ia menyebutkan, peningkatan belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) mencapai sekitar Rp 20 miliar.
“Mudah-mudahan lebih,” tambahnya.
Sebagai perbandingan, dalam dokumen RKPD 2026, Pemkab Blora merancang:
* Belanja Daerah: Rp 2,163 triliun
* Pendapatan Daerah: Rp 2,187 triliun
Dari total belanja tersebut, Rp 1,550 triliun dialokasikan untuk Belanja Operasi, yang bersifat rutin tanpa kegiatan fisik.
Rinciannya:
* Belanja pegawai (ASN): Rp 1,078 triliun
* Belanja barang dan jasa: Rp 408 miliar
* Belanja hibah: Rp 50,8 miliar
* Belanja bunga pinjaman daerah: Rp 11,2 miliar
* Belanja bantuan sosial: Rp 1,2 miliar (pos terkecil)
Selain itu, Pemkab Blora juga menyiapkan Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 33,4 miliar.
