BLORA, INFOMEDIA.ID
Majelis Pimpinan Cabang (MPC ) Pemuda Pancasila Kabupaten Blora menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama jajaran pengurus Sekretaris MPC, Nur Hasim, Humas, Hadi Suhartono beserta anggota PP perwakilan kabupaten/kota, di Hotel Kencana, pada Rabu (18/8/2022).
Ketua MPC PP Blora, Munaji mengatakan rakor ini bertujuan untuk merapikan administrasi keanggotaan di daerah, sebagai syarat dalam melaksanakan musyawarah wilayah pada September mendatang. Kita semua tentu akan menjalankan apa yang menjadi perintah organisasi tercinta, Pemuda Pancasila.
“Ini sebagai syarat, sesuai prosedur persiapan rakor antara MPN, MPW dan MPC perwakilan kabupaten, guna melaksanakan keabsahan anggota agar terlaksananya Muswil mendatang,” ucap Munaji, Ketua MPC PP Blora.
Mbah Mun (sapaan akrabnya) menambahkan syarat administrasi lainnya harus mencapai 100 persen konsolidasi, mulai dari MPC hingga PAC termasuk halnya pendataan didalam KTA. Selain itu, juga ada tahapan – tahapan yang nantinya akan dibuka pendaftaran bakal calon (balon) dalam Muswil nanti.
“Ada lima (5) Balon. Inilah mengapa, pentingnya asistensi dan supervisi dari MPN, MPC benar – benar 100 persen terpenuhi,” tegasnya.
Nanti yang akan terpilih, imbuh Mbah Mun sebagai Pengurus MPC, harus orang – orang yang terlatih, berani, kredibel, benar – benar teruji kinerjanya, dan loyal pada organisasi,” tandas Ketua PP Blora.
Ketua MPC PP Blora, Munaji juga mengingatkan kepada seluruh anggota agar dalam melaksanakan orasi / demo di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta nanti (Senin, 22/8) tetap fokus dan satu komando.
Berangkat nanti, kata dia, PP Blora bersama ratusan anggota dan dua (2) bus rombongan dari Blora disusul dari MPW PP Jateng, MPW PP DKI Jakarta, serta elemen dari mahasiswa dan para komunitas Perantau dari Blora yang ada di Jakarta.
“Jangan mudah terhasut, tak mudah terprovokasi. Ingatlah untuk selalu satu komando,” tegas Mbah Mun.
Sementara itu, Humas Pemuda Pancasila Blora, Hadi Suhartono, mengatakan rencana aksi demonstrasi menuntut aparat penegakan hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi untuk serius membongkar kasus Peangkat Desa (Perades) di Blora, dugaan jual beli jabatan kursi perangkat se Kabupaten Blora.
“Kami menuntut para Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dugaan kasus jual beli kursi Perades se Kabupaten Blora, demo di KPK nanti. Kami akan sampaikan laporan, beserta bukti – bukti, yang telah dikaji bersama BPPH MPW PP Jawa Tengah,” tandas Hadi. (*Gun).
